MENÜ
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan penyusunan tulisan ini adalah sebagai landasan akademik bagi penyusunan rancangan peraturan pemerintah, yang memberikan garis besar arah Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan manfaat yang …
Details
Ibnu Gozali, Implikasi Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah di Kaliamantan Timur, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula 2013. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Suryaningsi, S.Pd, M.H, …
Details 
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu …
Details 
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 19.
Details 
Feb 07, 2022· Jakarta,ruangenergi–Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara …
Details 
Jun 10, 2020· June. 10. Pengundangan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Posted in Regulasi Terbaru By pengelola Posted on June 10, 2020. Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 …
Details 
Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Minerba mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan …
Details 
Mar 26, 2022· Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, aspek Keselamatan Pertambangan sangatlah penting untuk dipatuhi oleh pemegang izin di bidang usaha pertambangan baik itu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan …
Details 
Jun 22, 2020· UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses . Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. Penerbitan UU ini telah memberikan …
Details 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Details 
Mar 31, 2019· · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan ... Menteri Energi dan Sumber Daya; of 9 /9. Match case Limit results 1 per page. Post on 31-Mar-2019. 215 views. Category: Documents. 0 download. Report. Download; Facebook. …
Details 
Home - Ditjen Minerba. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak bertanggung jawab atas produk terbit yang tidak diambil dalam waktu 3 bulan dan berkas penolakan.pengembalian dokumen yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu sejak diumumkan melalui website. INFORMASI TERBARU.
Details 
Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian …
Details 
Feb 24, 2022· Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
Details 
ZONA PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA; ZONA PENGELOLAAN EKOSISTEM PESISIR; ZONA KAWASAN KONSERVASI; ZONA PERIKANAN BUDIDAYA; Kabupaten/Kota; Galeri; Peta. Peta Struktur Ruang; Peta Pola Ruang; ZONA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII - …
Details 
25/PUU-VII/2010. a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum …
Details 
Jun 15, 2022· Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan …
Details 
Busyra Azheri (2006), Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: Rajawali Pers. Elly Ruslina (2012), Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1 Maret.
Details Telif Hakkı © 2023 Artom Industry & Technology Group Co., Ltd.
